TUGAS
KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI
JURUSAN
SOSIOLOGI
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
LAMPUNG
BANDAR
LAMPUNG
2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT,
karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dari kelompok delapan masih diberi
kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa kami ucapkan kepada
dosen pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam
menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini
masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran yang membangun. Dan semoga dengan
selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................... 1
DAFTAR ISI ................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................................... 3
1.2.Rumusan
Masalah ...................................................................... 4
1.3.Tujuan
....................................................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Demokrasi ............................................................. 5
2.2. Nilai-nilai Demokrasi di Indonesia ......................................... 6
2.3. Keunggulan Demokrasi ........................................................... 7
2.3. Keunggulan Demokrasi ........................................................... 7
2.4.
Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia ..................... 9
2.5.
Hubungan Demokrasi dengan Pemilu ..................................... 11
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
............................................................................. 12
3.2. Saran ........................................................................................ 12
DAFTAR PUSTAKA
................................................................... 13
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Demokrasi telah
dianggap sebagai sebuah instrumen dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang
ideal dalam menjawab persoalan dan penegakan kekuasaan rakyat. Negara-negara modern dewasa ini menggolongkan diri
mereka ke dalam demokrasi, yaitu negara yang pemerintahanya dijalankan “oleh
rakyat dan untuk rakyat”, sekalipun dalam mekanisme pemerintahanya baik yang
menyangkut infrastruktur politik maupun supra struktur politik, berbeda satu
dengan yang lain. Inggris misalnya, suatu kerajaan dengan system pemerintahan
parlementer dan pengorganisasian kekuatan sosial politiknya yang sederhana
tetapi mantap, yaitu terdiri dari dua partai besar yang secara menentukan
jalanya pemerintahan, adalah negara demokrasi.
Demokrasi
sebagai suatu konsep yang mendasari sistem politik suatu Negara telah dijadikan
dasar bagi banyak Negara di dunia. Demokrasi bermula sejak abad ke-6 SM dan
dipraktikkan di Negara-negara Yunani kuno. Dalam perjalanan dan perkembangan
demokrasi di abad ke-19, kedudukan individu memperoleh posisi sentral,
sementara Negara dapat dikatakan hanya berperan penjaga malam. Individu
diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, sedangkan Negara hanya
mengatur masalah bersama (jasa public dan layanan sipil) seperti, pertahanan
dan keamanan, bencana alam. Penempatan posisi individu pada sentral atau paling
atas dalam Negara justru membuka peluang penindasan atas hak dan kebebasan oleh
antarsesama individu.
Belajar
dari kondisi tersebut, maka demokrasi mengalami perkembangan dan memperoleh
wujud pada abad ke-20 memberikan peran warga Negara lebih besar daripada
individu untuk mencapai Negara kesejahteraan (Walfare State).
1.2. Rumusan masalah
1. Pengertian
demokrasi
2. Nilai-nilai
demokrasi di Indonesia
3. Keunggulan
demokrasi
4. Sejarah
perkembangan demokrasi di Indonesia
5. Hubungan
demokrasi dengan pemilu
1.3.
Tujuan
Dengan ditulisnya makalah ini diharapkan kita semua dapat
mengetahui, mempelajari, tentang
pengertian demokrasi, nilai-nilai demokrasi di Indonesia, keunggulan demokrasi,
sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, hubungan demokrasi dengan pemilu.
II.PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Demokrasi
Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi
berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau
cratein yang berarti pemerintahan atau berkuasa. Jadi, secara bahasa,
demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan
rakyat.
Dari sudut terminologi, banyak definisi
demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, antara lain :
1.
Menurut
Harris Soche
Demokrasi
adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu
kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak
dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan,
dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang
diserahi untuk memerintah.
2.
Menurut
International Commission for Jurist
Demokrasi
adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan
politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh
mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan
yang bebas.
3.
Menurut
C.F.Strong
Suatu
sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa ini masyarakat politik
ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
4.
Menurut
Joseph A.Schmeter
Demokrasi
merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik
ketika individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat.
5.
Menurut
Sidney Hook
Demokrasi
adalah bentuk pemerintahan ketika keputusan-keputusan pemerintah yang penting
secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
6.
Menurut
Philippie C.Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi
sebagai suatu sistem pemerintahan ketika pemerintah dimintai tanggung jawab
atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga Negara, yang
bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang
terpilih.
7.
Menurut Abraham Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan
tertinggi atau kedaulatan tertinggi di Negara tersebut.
Dari berbagai
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem
bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada
keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan Negara maupun
pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung
pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.
2.2.
Nilai-nilai Demokrasi di Indonesia
Demokrasi
mempunyai nilai-nilai fundamental yang sangat erat hubungannya dengan martabat
kemanusiaan dan nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh setiap orang.
Nilai-nilai tersebut yakni :
1. Hak-hak
yang kita klasifikasikan sebagai hak dasar (Basic Rights) yang harus dilindungi
oleh pemerintahan yang demokratis seperti : hak hidup mendapatkan kebebasan dan
hak memiliki. Hak-hak dasar ini dapat diperluas menjadi hak sosial ekonomi
misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan,
perlindungan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain
2. Kebebasan
berekspresi berkesadaran (freedom of conscience and expression) yang kaitannya
dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mengembangkan
diri
3. Privasi
masyarakat sipil (privacy and cipil society) yaitu adanya perlindungan atas hak
pribadi dan sosial yang meliputi : keluarga, pribadi, agama, organisasi, dan
kegiatan-kegiatan sejenis lainnya
4. Keadilan
(justice) yang meliputi :
a. Pemerataan
keadilan (distributive justice)
b. Kebenaran
keadilan (corrective justice) atau keputusan hukum yang adil dan tepat sasaran
c. Mekanisme
keadilan (procedural justice) atau keputusan hukum yang adil melalui lembaga
hukum
5. Persamaan (equality) mencakup :
a. Persamaan
dalam partisipasi politik yaitu kesamaan hak setiap warga Negara untuk dipilih
dan memilih
b. Persamaan
di hadapan hukum dengan kata lain tidak ada diskriminasi hukum yang didasari
oleh perbedaan ras/etnis, agama, afiliasi politik, gender dan lain-lain
c. Persamaan
ekonomi atau semua warga Negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan
2.3. Keunggulan Demokrasi
Dalam buku Globalisasi dan Krisis Demokrasi (41:2007), Dahl
menyebutkan bahwa demokrasi setidaknya demokrasi memiliki sepuluh kelebihan
yaitu:
1.
Demokrasi
mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan otokratis (pemerintahan pada satu orang),
karena otokrasi kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama sesuatu,
menggunakan keunggulan suatu negara, bangsa dengan pemaksaan dan kekerasan
untuk mencapai tujuannya
2.
Demokrasi
menjamin bagi warganya untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan
oleh sistem yang demokratis
3.
Demokrasi
menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas kepada warga negaranya daripada
alternatif lain yang memungkinkan
4.
Demokrasi
melindungi orang-orang, yang berhubungan dengan kepentingan pokok mereka,
seperti kelangsungan hidup, cinta, rasa hormat, dan sebagainya. Demokrasi
memberikan kebebasan untuk memilih, membentuk hidup sesuai tujuan dan
sebagainya, lebih baik daripada sistem politik manapun
5.
Pemerintahan
demokratis memberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai
dengan hukum yang mereka pilih sendiri
6.
Pemerintahan
demokratis memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung
jawab moral
7.
Demokrasi
membantu perkembangan manusia lebih daripada sistem lain
8.
Pemerintahan
demokratis dapat membantui perkembangan kadar persamaan politik yang relatif
tinggi
9.
Demokrasi
negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama lain
10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis biasanya
lebih maju daripada negara dengan pemerintahan non demokratis
Pandangan terhadap
keunggulan Demokrasi Pancasila
Demokrasi
Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki keunggulan
tertentu. Keunggulan tersebut antara lain :
a. Mengutamakan
pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan
b. Mengutamakan
keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan
pribadi dan kepentingan sosial
c. Lebih
mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi dan
golongan
2.4.
Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan
demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik
Indonesia itu sendiri.
Lahirnya
konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada siding sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai
Juli 1945. Ada kesamaan pandangan dan consensus politik dari para peserta
siding BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan
kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Para pendiri bangsa bersepakat
bahwa Negara Indonesia merdeka haruslah Negara demokrasi.
Pada
sidang tersebut diperdebatkan apakah hak-hak demokratis warga Negara perlu
diberi jaminan dalam undang-undang dasar atau tidak. Pandangan pertama diwakili
oleh Soepomo dan Soekarno yang secara gigih menentang dimasukkannya hak-hak
tersebut dalam konstitusi. Pandangan kedua diwakili oleh Moh.Hatta dan
Moh.Yamin yang memandang perlunya pencantuman hak-hak warga dalam undang-undang
dasar.
Menurut
Soepomo, politik pembangunan Negara harus sesuai dengan struktur sosial
masyarakat Indonesia. Bentuk Negara harus mengungkap semangat kebatinan
Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan (Suseno, 1997). Negara merupakan
kesatuan integral dengan masyarakatnya. Individu dan golongan dalam masyarakat
menyatu dan mengabdi pada Negara. Negara bersifat mengayomi segenap kepentingan
masyarakat. Tidak perlu adanya jaminan hak-hak rakyat oleh Negara karena secara
otomatis telah terjamin dalam Negara yang integral.
Sedangkan,
Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakannya dengan istilah kerakyatan.
Hatta menganggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan sangat
cocok untuk keperluan pergerakan Indonesia di masa yang akan dating (Hatta,
1953). Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak bersifat individu, tetapi
kolektivitet/rasa bersama dalam bidang politik, sosial, ekonomi. Dengan
pandangan ini, Hatta mengusulkan agar hak-hak warga Negara termuat dalam
undang-undang dasar karena ini merupakan perwujudan dari demokrasi politik. Di
samping itu, Hatta juga mengusulkan perlunya pertanggungjwaban pemerintah
kepada rakyat supaya tidak timbul kadaver disiplin.
Menurut
Meriam Boediardjo (1997), dipandang dari sudut
perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi
dalam 3 masa yaitu :
a. Masa
Republik I, yaitu masa demokrasi parlementer
b. Masa Republik II, yaitu masa demokrasi
terpimpin
c. Masa
Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem
presidensil
Afan
Gaffar (1999), membagi alur periodisasi demokrasi
Indonesia terdiri atas :
a. Periode
masa revolusi kemerdekaan
b. Periode
masa demokrasi parlementer (representative democracy)
c. Periode
masa demokrasi terpimpin (guided democracy)
d. Periode
pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy)
Pelaksanaan
demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi dalam periode berikut :
a. Pelaksanaa
Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950
b. Pelaksanaa
Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri :
1. Masa
demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959
2. Masa
demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965
c. Pelaksanaa
Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998
d. Pelaksanaa
Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999
e. Pelaksanaa
Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang
Pada
masa transisi dan reformasi, mayrakat memiliki kesempatan yang luas dan bebas
untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat ini menjadi
harapan banyak orang sehingga sering disebut eforia demokrasi.
Pada
masa transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi pertentanga, perbedaan
pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antarbangsa sendiri.
Antara tahun 1998 sampai tahun 1999 dianggap tahun yang penuh dengan gejolak
dan kerusuhan. Beberapa kasus kerusuhan tersebut antara lain :
a. Kerusuhan
di Aceh
b. Kerusuhan
dan pertentangan di wilayah Timor Timur
c. Konflik
di Ambon, Maluku, Kalimantan Tengah, dan lain-lain
Demokrasi
yang diperjuangkan di era transisi ternyata membutuhkan pengorbanan dan
menimbulkan kerusuhan di mana-mana.
Hal itu tentu saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia.
Tanpa sikap hidup demokratis dan berpegang pada nilai-nilai demokrasi maka
demokrasi yang diperjuangkan justru mengundang timbulnya anarki dan kerusuhan.
Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden
2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan.
Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai
sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat.
2.5.
Hubungan
Demokrasi dengan Pemilu
Pemilu
merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern)
karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas
Negara dan Pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan
dalam proses perlibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus
menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan Negara. Karena itu, fungsi
utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil
mereka.
Pemilu
sering disebut sebagai Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Melalui pemilu,
rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut
berdasarkan nilai yang berlaku. Keikutsertaan rakyat dalam pemilu, dapat
dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses Pemerintahan, sebab melalui
lembaga masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan
pemimpin terpilih. Dalam sebuah Negara yang menganut paham demokratis, pemilu
menjadi kunci terciptanya demokrasi.
Demokrasi
dalam sebuah bangsa hampir tidak terpahamkan tanpa pemilu. Sehingga setiap
pemerintahan suatu Negara yang hendak menyelenggarakn pemilu selalu
menginginkan pelaksanaannya benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu
merupakan sarana bagi rakyat ikut serta menentukan figure dan arah kemampuan
Negara dalam periode waktu tertentu.
Dan
yang paling penting adalah pemilu merupakan peristiwa perhelatan rakyat yang
paling akbar yang hanya terjadi lima tahun dan hanya pada pemilu, rakyat secara
langsung tanpa terkecuali benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai
pemegang kedaulatan dalam Negara, berdasarkan itulah bisa dikatakan bahwa
pemilu sebagai wujud paling nyata dari demokrasi.
III. PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dari
penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa :
Demokrasi di Indonesia telah berjalan
dari waktu ke waktu.
Demokrasi Indonesia telah melewati berbagai macam tahap dan telah sampai pada
tingkat kedewasaan yang cukup baik, walaupun dalam faktanya demokrasi di
Indonesia masih dibatasi dengan bermacam aturan tertulis maupun tidak. Demokrasi
sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan
penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan
Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat
mengandung pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
3.2. Saran
Sudah sepantasnya kita sebagai negara
yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai warga
Negara harus ikut menciptakan Negara yang berdemokrasi. Dan sebagai warga
Negara yang baik, seharusnya kita semua menyikapi demokrasi ini dengan
perbuatan yang positif, bukan menyikapinya dengan cara anarkis, money politic
dan tidak bertanggung jawab. Jadi, kita harus meningkatkan kedewasaan dalam
berpolitik, bertanggung jawab dan mematuhi segala aturan yang ada pada
kehidupan demokrasi. Dan kita berharap Indonesia dapat menjadi Negara yang maju
dan lebih baik lagi dalam segala hal.
DAFTAR
PUSTAKA
Amin, Zainul
Ittihad.2004.Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Pusat
Penerbitan Universitas Terbuka
Winarno,S.PD.,M.Si.,2007.Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.Surakarta:Bumi
Aksara
Supriatini, Amin
dan Yudi Suparyanto.2010.Pendidikan
Kewarganegaraan.Klaten:Intan Pariwara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar